|
Dipertanyakan Kepatutan Akademisi Menjadi Kepala Daerah |
|
|
|
|
Written by Harian Analisa
|
|
Tuesday, 29 December 2009 |
Dipertanyakan Kepatutan Akademisi Menjadi Kepala Daerah
Medan (Analisa)
AKADEMISI memang layak (= laik) menjadi kepala daerah. Namun figur itu dipertanyakan apakah patut ?. Gelar akademik bukanlah jaminan untuk menang dalam pilkada. Akademisi harus menguasai situasi politis, sebab pilkada sarat dengan muatan politik.
Demikian diantara inti pembahasan yang mencuat dalam seminar bertajuk “Kelayakan Akademisi Menjadi Kepala Daerah” yang diadakan Ikatan Pelajar dan Alumni Malaysia Asal Sumut (IPAMSU) di Hotel Garuda Plaza, Medan, Sabtu (26/12).
Sebagai pembicara, Prof. Ir.Zulkarnain Lubis MS (Guru Besar UMA) dengan pembanding Brilian Moktar SE yang juga Ketua Komisi-E DPRD Sumut dan War Djamil SH (praktisi pers) dengan moderator Warjio SS,MA (dosen Fisip USU).
Dua pembicara lain, Prof. M.Arif Nasution (Guru Besar USU) dan Prof.Syamsul Arifin (Kadis Bapedalda Prov.Sumut) tidak hadir, sedang di luar kota.
Pembicara, dua pembanding dan beberapa peserta dalam ungkapan mereka senada menyatakan akademisi adalah layak menjadi kepala daerah. Namun perlu ada kriteria agar mereka mendapat sambutan dari pemilih.
Perubahan
“Saya tidak pernah menyatakan akan maju dalam pilkada di Kabupaten Madina”, ucap Prof.Zulkarnain dalam awal uraiannya sebagai klarifikasi atas pemberitaan dalam media. Tetap ingin mengabdi sesuai profesi saya, dalam bidang pendidikan.
Tentang akademisi, secara umum harus bertanya, apakah kelak mampu merobah sesuatu atau dirinya yang akan berobah. Jadi ada alternatif, benar-benar maju dalam pilkada sebagai pemain atau menjadi penonton. Dan, nantinya jangan terbawa arus atau haus materi dengan menghalalkan segala cara. Kalau seperti itu, sebaiknya akademisi kembali ke kampus.
Dari segi lain, apa relevansinya mantan rektor atau dekan menjadi kepala daerah. Saat bersamaan, saya tidak setuju ada dikotomi antara akademisi atau bukan. Juga tentang putra daerah atau bukan.
Hal terpenting, bukan identitas akademik, tetapi tingkat wawasan, kemampuan serta daya nalar, ucap mantan Rektor UMA ini.
Mewarnai
Brilian Moktar dengan gamblang mengatakan, apa bisa akademisi mewarnai pemerintahannya ? Misalnya, ingin menjadikan sebagai kota pendidikan. Ternyata tidak mudah. Banyak faktor yang terkait. Nah, kalau tak mampu mewarnai, agaknya lebih tepat akademisi memang kembali ke kampus.
Mengenai akademisi pernah gagal dalam pilkada, sebaiknya kita katakan sebagai “keberhasilan yang tertunda”. Jadi wajar kalau ada akademisi yang mencoba ikut lagi dalam pilkada tersebut, ucap Brilian.
“Kalau akademisi ambil bagian dalam pilkada, harap diperhatikan beberapa hal”, ungkap War Djamil. Selain melakukan semacam kajian atau studi kelayakan atas figur juga ditanya pada diri sendiri apakah sudah menguasai seni dan trik yang dimainkan ? Sebab, pilkada adalah ranah politik atau dalam kancah politik. Jadi sangat politis.
Ditilik dari segi fungsi-fungsi parpol sebagai sarana komunikasi politik,
sosialisasi politik, rekruitmen politik serta sarana pengatur konflik, seyogianya akademisi memperhatikan kekuatannya dalam komunikasi massa. Sebab, pemilihan secara langsung.
Meski akademisi memiliki kelebihan sebagai ilmuwan, adalah penting faktor popularitas dan sosialisasi ke “akar rumput”. Pemilih di lapisan “akar rumput” cukup besar, harus diperhitungkan.
Khusus untuk kota Medan, ini barometernya Sumut. Jadi, program yang ditawarkan haruslah jauh-jauh hari dan ditumbuhkan manajemen partisipasi, agar warga ikut sebagai stakeholder, seraya tak melupakan kota Medan dalam menghadapi kompetisi global.
Akhirnya War Djamil berkata, figur dari akademisi yang akan ikut, jangan malu-malu. Dan, kalau tak punya “pundi-pundi” yang memadai, lebih baik tak usah ikut. Sebab biaya untuk spanduk dan kaos misalnya cukup besar. Adalah omong kosong figur maju tanpa pundi-pundi yang cukup.
Suasana seminar tergolong hangat dengan sejumlah reaksi dari peserta yang sebagian besar adalah akademisi yang meraih gelar S2 dan S3 dari Malaysia.
Ketua Panitia seminar Syahril Efendi SSi,MIT, mengatakan, forum ini diadakan untuk mendapat masukan hal-hal yang patut diperhatikan jika ada akademisi akan ikut dalam pilkada. (twh) |
|
Last Updated ( Thursday, 21 January 2010 )
|
